HARTABUTA :
Kamis, 25+4-2026 M.
Sumber :
WAG Siroh Wali Songo.
Refleksi 92 Tahun GP Ansor di Tengah Fenomena "Kader Naturalisasi"
Oleh : Firman Syah Ali
Era 1920 hingga 1945 merupakan era kelahiran organ-organ sayap pemuda pada beberapa organisasi pergerakan kebangsaan maupun keagamaan di Hindia Belanda. Sebut saja pada tahun 1927 lahir Pemuda Marhaen sebagai organ sayap PNI, tahun 1928 lahir Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) sebagai organ sayap pemuda Sarekat Islam, tahun 1930 lahir Pemuda PERTI sebagai Organ sayap pemuda PERTI, tahun 1932 lahir Pemuda Muhammadiyah (PM) sebagai organ sayap pemuda Muhammadiyah dan tahun 1934 lahir Ansor Nahdlatoel Oelama (ANO) sebagai organ sayap pemuda NU.
Kelahiran Pemuda Marhaen, Pemuda PERTI, PMI, PM dan ANO di atas kemudian berturut-turut diikuti oleh lahirnya Pemuda PERSIS (1936), Barisan Pemuda Gerindo (1937), Pemuda Al-Irsyad (1939), Ikatan Pemuda Al-Washliyah (1941), Pemuda Katolik (1945), Gerakan Pemuda Kristen (1945) dan Pemoeda Repoeblik Indonesia (1945).
Tentu kelahiran organ sayap pemuda dalam waktu yang berurutan tersebut bukan suatu hal yang kebetulan. Pada era tersebut pihak kolonial Belanda memang sedang di puncak represinya, Bung Karno dan tokoh-tokoh pergerakan lainnya ditahan dan diasingkan, sehingga muncul kebutuhan kolektif para pemuda dari berbagai Ormas dan Parpol di seluruh Hindia Belanda untuk mendirikan organ sayap pemuda. Penjajah yang semakin bengis butuh kehadiran kelompok-kelompok pemuda militan tersebut.
ANO lahir dalam Muktamar IX NU pada tanggal 24 April 1934 di Banyuwangi, sehingga kini GP Ansor terbilang berusia 92 tahun. Sebuah usia yang jauh lebih tua daripada usia Republik Indonesia. Pada tahun 1949, nama ANO diganti menjadi Gerakan Pemuda NU (GPNU), tahun 1951 berubah lagi menjadi Pemuda Anshor, dan pada tahun 1955 berubah nama menjadi Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang digunakan hingga saat ini.
KH Abdul Wahab Chasbullah, KH Abdullah Ubaid dan KH Muhammad Muchtar dianggap sebagai muassis GP Ansor. Walaupun hidup tidak sezaman dengan KH Abdullah Ubaid, nama KH Muhammad Muchtar masuk ke dalam kategori muassis karena beliau adalah pencetus nama Ansor beserta landasan filosofisnya.
Dalam 92 tahun perjalanannya, ada banyak tokoh legendaris yang lahir dari rahim GP Ansor, sebut saja KH Abdullah Ubaid sebagai transformer dari Syubbanul Wathan ke ANO, KH Chamid Wijaya sang penata kaderisasi berjenjang dan pembentuk Barisan Ansor Serba Guna (BANSER), Iqbal Assegaf sang peletak pertama modernisasi GP Ansor, Choirul Anam (Cak Anam) sang perekam dan penyelamat sejarah NU dan GP Ansor, KH Nusron Wahid sang peletak standarisasi kaderisasi, dan KH Yaqut Cholil Qoumas sang perintis internasionalisasi GP Ansor.
GP Ansor kini berdiri sebagai raksasa organisasi pemuda di Indonesia. Dengan jutaan anggota dan struktur yang menjangkau hingga pelosok dusun, GP Ansor telah menjelma menjadi instrumen strategis dalam menjaga keutuhan NKRI melalui penanaman moderasi beragama. Namun, kejayaan ini membawa konsekuensi magnetisme politik yang luar biasa. GP Ansor menjadi "gadis cantik" yang diperebutkan oleh para pemegang kekuasaan dan pengusaha sukses. Disinilah muncul fenomena kader naturalisasi/kader instan—individu yang mendapatkan atribut Ansor tanpa melalui proses kaderisasi berjenjang dan pengalaman berorganisasi dari bawah, melainkan melalui jalur pintas jabatan strategis.
Masuknya figur-figur instan demi kepentingan citra atau perlindungan politik membawa risiko besar. Ketika oknum "kader karbitan" ini tersangkut kasus hukum, seperti menjadi pesakitan KPK, maka institusi GP Ansor secara keseluruhan menanggung beban moral dan stigma negatif. Ini adalah bentuk kegagalan sistem filterisasi organisasi.
Agar kejayaan 92 tahun ini tidak runtuh oleh perilaku oportunis, diperlukan langkah-langkah konkret berupa
moratorium rekrutmen anggota dan kader melalui jalur kehormatan (honorary member). Keanggotaan kehormatan harus dibedakan secara tegas dari keanggotaan struktural. Mereka yang masuk lewat jalur ini tidak boleh memiliki hak suara atau menduduki jabatan strategis organisasi tanpa memenuhi syarat kaderisasi formal secara berjanjang.
Langkah berikutnya adalah standardisasi digital "track record" kader. Langkah ini dilakukan dengan membangun basis data kader yang transparan sehingga setiap kenaikan jabatan struktural dapat dilacak riwayat pengabdiannya (PKD, PKL, hingga PKN).
Internalisasi pakta integritas dan ethics committee juga dapat menjadi langkah ketiga. Komite etik tersebut berwenang mencopot atribut keanggotaan seketika jika seorang kader terindikasi melakukan tindak pidana korupsi, guna melindungi muruah organisasi. Koruptor adalah pengkhianat negara, maka tidak layak GP Ansor melindungi atau pura-pura tidak tau ketika ada kader, baik kader asli maupun kader jadi-jadian terlibat Tipikor.
Sedangkan langkah jangka panjang adalah membangkitkan kemampuan GP Ansor untuk menyeimbangkan antara political power dan moral authority. Jika GP Ansor hanya menjadi kendaraan bagi elit untuk meraih jabatan tanpa adanya internalisasi nilai santri yang kuat, maka organisasi ini akan mengalami 'kerapuhan institusional'. Lahirnya organisasi-organisasi kelaskaran seperti Nahdliyin Bergerak (NABRAK), Patriot Garuda Nusantara (PGN), Persatuan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI- LS) dan lain-lainnya oleh para pemuda NU merupakan antitesis terhadap ketidakhadiran struktural GP Ansor dalam kasus-kasus penghinaan terhadap NU, kyai NU dan leluhur-leluhur NU (Walisongo).
KH Ma'ruf Amin menyatakan bahwa masa depan GP Ansor bergantung pada sejauh mana ia tetap menjadi sekolah kepemimpinan, bukan sekadar loket legitimasi. Sedangkan Greg Barton menyatakan bahwa tantangan organisasi kader di era digital adalah godaan pragmatisme. GP Ansor di masa depan akan menghadapi risiko 'pendangkalan ideologi' jika proses naturalisasi kader tidak dibatasi. Kekuatan Ansor bukan pada jumlah pajabatnya, melainkan pada militansi kader akar rumputnya yang memegang teguh komando ulama.
Jauh hari sebelumnya, Choirul Anam (Cak Anam) menyatakan bahwaorganisasi yang besar karena kekuasaan akan runtuh bersama kekuasaan tersebut. GP Ansor harus kembali pada pola gerak Abdullah Ubaid yang militan atau pola manajerial yang mengutamakan kualitas kader. Integritas adalah mata uang yang paling berharga bagi Ansor di masa depan.
Jadi memasuki usia ke-92, GP Ansor harus berani melakukan otokritik. Kebanggaan akan kebesaran jumlah dan pengaruh politik harus berseiring dengan ketegasan dalam proses pengaderan. Kaderisasi adalah jantung organisasi; jika jantungnya tercemar oleh pragmatisme, maka seluruh tubuh organisasi dalam bahaya. Menolak kader instan bukan berarti menutup diri, melainkan menjaga agar api perjuangan tetap murni, bukan sekadar asap dari pencitraan politik.
Selamat Harlah ke-92 GP Ansor.
Bela Agama, Bela Ulama dan Bela Negara.
*) Penulis adalah Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK)
# Foto hanya ilustrasi AI
و الحمد للّه ربّ العالمين
صلّى اللّه على محمّد
0 comments:
Post a Comment